PINRANG – Polemik kembali terjadi antara pihak Legislatif dan Eksekutif di Kabupaten Pinrang. Hal itu dipicu adanya penolakan pihak DPRD Pinrang terkait tindakan sepihak Bupati Pinrang, Aslam Patonangi yang menunjuk Abdul Rahman Usman sebagai pejabat Pelaksana Tlgas (Plt) Skeretaris Dewan (Sekwan) menggantikan pejabat Sekwan lama, Ahmad Side yang memasuki masa pensiun per 1 Agustus 2018. Menurut pimpinan DPRD Pinrang, penunjukan pejabat Plt Sekwan tersebut tidak sesuai dengan prosedur.
Wakil Ketua DPRD Pinrang, Andi Ramdhani yang dikonfirmasi awak media belum lama ini mengatakan, jabatan Sekwan berbeda dengan jabatan esolon II lainnya.
“Jabatan Sekretaris DPRD itu Lex Specialis yang mekanismenya tidak sama dengan jabatan-jabatan eselon II di organisasi perangkat daerah lainnya. Jadi kalau penunjukannya secara sepihak oleh Bupati Pinrang, jelas menyalahi aturan,” tegas Andi Ramdhani.
Baca Juga :
Ramdhani menjelaskan, ada beberapa hal yang membedakan pengangkatan Sekretaris DPRD dengan jabatan esselon II lainnya. Pertama, dalam pengangkatan Sekretaris DPRD, Bupati wajib memberitahukan DPRD bila Sekretaris DPRD akan diberhentikan. Kedua, jika ingin mengangkat pejabat pengganti atau pelaksana tugas, Bupati wajib mengajukan tiga nama calon kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya, pimpinan DPRD berkonsultasi dengan pimpinan fraksi untuk memutuskan siapa dari ketiga nama itu yang dipilih.
Untuk diketahui, penyerahkan SK Plt Sekwan kepada Abdul Rahman Usman telah dilaksanakan oleh Plt Sekda Pinrang, Islamuddin didampingi Kepala BKD Kabupaten Pinrang, Muhammad Nasir di ruang kerja Sekda Pinrang, Rabu (1/8/2018) lalu. (*)
Komentar