BOGOR – Direktur Data dan Informasi Bakamla RI, Laksamana Pertama TNI Gendut Sugiono, S.H menjadi narasumber Workshop Peningkatan Pengamanan dan Keselamatan Instalasi Migas di Lepas Pantai. Terkait instalasi migas lepas pantai, Bakamla RI menjalankan Fungsi Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Keamanan dan Keselamatan Laut.
Workshop ini berlangsung di Bogor, Selasa, (4/9/2018). Workshop yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dihadiri lebih 120 peserta dari Badan Usaha/Badan Usaha Tetap (BU/BUT) Migas, Kementerian Perhubungan, dan Pushidrosal TNI AL.
Hal esensial yang mendasari dilaksanakannya workshop ini adalah insiden tumpahan minyak sebanyak 44.000 barel di Teluk Balikpapan pada 31 Maret 2018. Kejadian ini disinyalir akibat putusnya pipa milik salah satu perusahaan penyedia Migas, yang disebabkan terkena benda asing diduga jangkar kapal.
Baca Juga :
Selain itu pada 9 Juli 2018 juga terjadi kebocoran pipa milik salah satu perusahaan migas luar negeri, yang juga diduga akibat terkena benda asing. Ketua Panitia Workshop Mirza Mahendra menyampaikan tujuan diselenggarakannya workshop ini adalah untuk peningkatan keselamatan instalasi migas di lepas pantai.
Tujuan lain yakni peningkatan pengamanan alur pelayaran terhadap instalasi Migas di lepas pantai, memberikan pembelajaran terhadap kejadian kebocoran pipa di wilayah operasi Migas. Dan juga tentang pengamanan dan keselamatan instalasi migas, serta peningkatan pengamanan instalasi Migas lepas pantai melalui koordinasi antar instansi pemerintah seperti Bakamla RI, Ditjen Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan dan Pushidrosal TNI AL.
Dalam paparannya, Direktur Data dan Informasi Bakamla RI menyampaikan bahwa Bakamla RI sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan pada Pasal 59 ayat 3 dan Pasal 61, merupakan badan yang bertugas melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan laut dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.
“Fungsi Bakamla RI yang terkait dalam penegakan hukum di bidang pengelolaan sumber daya Migas adalah fungsi menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan, dan fungsi penjagaan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum,” papar Mirza Mahendra.
Ia mengatakan, kedua fungsi ini dilaksanakan dalam bentuk Operasi Bakamla RI yang rutin dilaksanakan serta pengawasan perairan Indonesia melalui teknologi surveillance yang dimiliki oleh Bakamla RI serta pertukaran informasi dengan instansi terkait mengenai kejadian darurat serta pelanggaran hukum di laut.
Secara umum, konsep operasi yang dilaksanakan oleh Bakamla RI memiliki mekanisme dengan pengintegrasian pola dan sistem operasi oleh instansi terkait. Serta dengan pengintegrasian teknologi kemaritiman untuk surveillance dan intelijen maritim.
Selain itu, Bakamla RI juga memiliki Direktorat Hukum dan Unit Penindakan Hukum yang bertugas untuk melaksanakan advokasi hukum untuk memantau penyelesaian perkara dan kepastian proses hukum.
“Seluruh mekanisme tersebut dilakukan dalam satu komando pengendalian dan diperkuat dengan teknologi informasi,” pungkasnya. (*)
Komentar