Logo Lintasterkini

Ini Dia Tujuh Komisioner KPID Sulsel Terpilih Periode 2024-2027

Muh Syukri
Muh Syukri

Senin, 06 Mei 2024 11:13

KPID Sulsel
KPID Sulsel

MAKASSAR — DPRD Sulawesi Selatan mengumumkan tujuh komisioner terpilih Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan Periode 2024-2027. Tujuh komisioner terpilih ini ditetapkan setelah melalui fit and proper test.

Adapun tujuh komisioner terpilih yang ditetapkan Komisi A DPRD Sulsel sebagai berikut:

1. Hamka
2. Irwan Ade Saputra
3. Marselius Gusti Palumpum
4. Nasruddin
5. Poppy Trisnawati
6. Abdi Rahmat
7. Ahmad Kaimuddin Ombe

Sebelumnya Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Periode 2024-2027 dengan dihadiri 11 (sebelas) orang Anggota Komisi A, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 bertempat di Ruang Rapat Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 026/15623/DISKOMINFO Tanggal 15 Desember 2023 Perihal Penyampaian Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulsel Tahun 2023-2026.

Sebagaimana aturan pemilihan termuat pada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, disebutkan bahwa Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.

Selanjutnya, pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, disebutkan bahwa Anggota KPI Daerah dipilih oleh DPRD Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.

“Setelah pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan, Komisi A melakukan pemilihan dalam bentuk voting block, dimana setiap Anggota DPRD memilih 7 (tujuh) orang dari 21 (dua puluh satu) orang peserta dan menetapkan nama-nama Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Periode 2024-2027 yang terpilih,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan M. Arfandy Idris kepada wartawan Minggu (5/5/2024).

Selanjutnya, pada tanggal 24 April 2024, Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah menyampaikan Surat Kepada Pimpinan DPRD Nomor 59/Ko.A/DPRD/IV/2024.

Isinya Perihal Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Angota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Periode 2024-2027.

Surat itu untuk disampaikan kepada Gubernur dan ditetapkan secara administratif dengan Keputusan Gubernur.

Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga negara yang bersifat independen.

Terdiri atas KPI Pusat yang dibentuk di tingkat pusat dan berkedudukan di ibukota negara, dan KPI Daerah yang dibentuk di tingkat provinsi dan berkedudukan di ibukota provinsi, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

“Dengan selesainya proses Uji Kelayakan dan Kepatutan di DPRD, diharapkan Anggota Komisi Penyiaran Indoensia Daerah Sulawesi Selatan Periode 2024-2027 yang terpilih dapat segera ditetapkan secara administratif dengan Keputusan Gubernur, untuk selanjutnya dapat melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya,” kata Arfandy Idris. (*)

 Komentar

 Terbaru

News08 Februari 2025 14:24
Satlantas Polres Bone Gelar Operasi Keselamatan Pallawa 2025, Fokus Edukasi dan Penindakan Pelanggar
BONE – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bone akan menggelar Operasi Keselamatan Pallawa 2025 pada 10-23 Februari. Operasi ini bertujuan mencipt...
Pemerintahan08 Februari 2025 14:18
Indira Yusuf Ismail Pamitan ke Pengurus TP PKK Makassar, Pesan Jaga Silaturahmi
MAKASSAR – Menjelang berakhirnya masa jabatannya sebagai Ketua TP PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail melakukan pertemuan dengan para pengurus di...
News08 Februari 2025 13:37
Bhabinkamtibmas Polsek Bajeng Pantau Ketersediaan Gas dan Berikan Himbauan Kamtibmas
GOWA – Dalam upaya menjaga kondusifitas ekonomi dan keamanan masyarakat, Bhabinkamtibmas Desa Tanabangka dan Borimatangkasa, Bripka Aswin Jahar,...
Ekonomi & Bisnis08 Februari 2025 12:52
MUI Tegaskan Haram bagi Orang Kaya Menggunakan LPG 3 Kg dan Pertalite Bersubsidi
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tegas mengenai penggunaan gas LPG 3 kg dan BBM bersubsidi seperti Pertalite. Sekretaris Komisi Fatwa ...