Logo Lintasterkini

PPKM Mikro di Makassar Diperpanjang, Tempat Usaha Wajib Tutup Jam 5 Sore

Andi Nur Isman
Andi Nur Isman

Selasa, 06 Juli 2021 14:58

Satgas Raika Tamalate Tegur Karyawan Rumah Makan Tanpa Masker
Satgas Raika Tamalate Tegur Karyawan Rumah Makan Tanpa Masker

MAKASSAR — Pemkot Makassar kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. Jam operasional usaha kini dipersingkat hingga pukul 17.00 Wita.

Sebelumnya, kebijakan PPKM Mikro di Kota Makassar membatasi kegiatan usaha hingga pukul 20.00 Wita.

Aturan ini mulai berlaku pada 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021. Hal itu sesuai dengan surat edaran nomor 443.01/334/ S.Edar/Kesbangpol/VII/2021.

Dalam edaran tersebut Pemkot Makassar menginstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan dan Pelatihan) melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara caring (online).

2. Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah, Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta) untuk menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75% dan Work From Office (WFO) sebesar 25% dengan melakukan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan pengaturan waktu kerja secara bergantian dan pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.

3. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

4. Pelaksanaan Kegiatan makan atau minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mal.

a. Makan/minum di tempat sebesar 25% dari kapasitas.

b. Jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 17.00 wita.

c. Untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 20.00 Wita.

d. Untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 jam.

5. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan atau mal.

a. pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 17.00 Wita dan,b. pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25 % dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

6. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

7. Pelaksanaan Kegiatan Ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Musholla, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya ditiadakan untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Kota Makassar dan lebih mengoptimalkan ibadah di rumah.

8. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Kota Makassar.

9. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Kota Makassar dan untuk kegiatan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25 % dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan ditempat.

10. Pelaksanaan kegiatan usaha Karaoke, Rumah Bernyanyi Keluarga, Club Malam, Diskotik, Live Music, Pijat/Refleksi, dan semacamnya termasuk sarana penunjang Tempat Hiburan yang ada di Hotel, diizinkan sampai pukul 17.00 Wita dengan pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25 % dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

11. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi tempat/seminar/pertemuan di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25 % dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kota Makassar.

12 Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan on line), ojek (pangkalan dan on line), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Kota Makassar.

13. Para Camat dan Lurah selaku Ketua Satgas di wilayah masing-masing dengan berkoordinasi Master Covid-19 Kecamatan agar mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 dan memperketat Protokol Kesehatan, serta melakukan pemetaan terhadap titik-titik potensi keramaian di wilayah masing-masing dengan berkoordinasi pada Satgas Covid-19.

14. Satgas Covid-19 melaksanakan pemantauan terhadap penerapan disiplin penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Makassar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

15. Pelanggaran terhadap pengaturan yang dimaksud dalam Surat Edaran ini, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

“Surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan oleh para pelaku usaha dan organisasi masyarakat, untuk menjadi perhatian bahwa melanggar surat edaran ini dapat diberi sanksi administrasi maupun pidana sesuai ketentuan yang berlaku, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih,” tutupnya.(*)

 Komentar

 Terbaru

News27 Juli 2021 13:44
Makassar Target 5 Kelurahan 100 Persen Vaksinasi Setiap Hari
MAKASSAR — Pemkot Makassar menyusun konsep dalam menggenjot target vaksinasi. Sebab, hingga saat ini baru 33,98 persen masyarakat Makassar yang tela...
Nasional27 Juli 2021 12:45
Mendagri : Jika Kepala Daerah Turun Langsung salurkan Bansos, Masyarakat Jadi Lebih Tenang
"Daerah memiliki kapasitas untuk itu dan daerah memiliki tanggung jawab juga untuk itu, tidak hanya pemerintah pusat. Kenapa? Karena ada anggaran," uj...
Bersama Melawan Covid-1927 Juli 2021 12:03
Vaksinasi Lintas Agama Digelar Muhammadiyah dan Polda Sulsel
Vaksinasi ini menargetkan sebanyak 2.500 warga disuntik dan berdasarkan data dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, vaksinasi di Sulsel baru menca...
Hukum & Kriminal27 Juli 2021 11:26
Mengaku Digilir di Hotel, Wanita di Makassar Polisikan 2 Oknum Pegawai Bank BUMN
MAKASSAR– Sungguh malang nasib yang dialami seorang wanita berinisial N di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Wanita 22 tahun itu diduga ...