MAKASSAR – Wakil Gubernur (Wagub) Sulsel, Agus Arifin Nu’mang angkat bicara terhadap sikap Walikota Makassar, Danny Pomanto yang selalu menyebut Pemerintahannya lumpuh karena penahanan Kepala BPKAD Pemkot Makassar, Erwin Hayya yang dilakukan Polda Sulsel beberapa waktu lalu. Agus kepada awak media menegaskan, tidak ada alasan bagi Danny untuk segera mencari pengganti Erwin Hayya yang saat ini mendekam dibalik jeruji besi terkait kasus dugaan korupsi yang menjeratnya.
Penegasan ini diungkapkan mantan Ketua DPRD Sulsel itu untuk mencegah terjadinya kekosongan jabatan. Termasuk mengantisipasi agar pelayanan dan roda Pemerintahan menjadi lumpuh sebagaimana pernyataan Wali Kota Makassar.
“Yah, kalau memang tidak ingin roda Pemerintahan lumpuh, maka sebaiknya Pak Walikota segera mencari figur yang layak menggantikan Kepala BPKAD,” tegas Agus kepada awak media, Kamis (8/2/2018).
Baca Juga :
Hanya saja, jika Walikota kesulitan dan tak ingin gegabah mencari sosok yang layak menggantikan Erwin Hayya, kata Agus, sebaiknya Danny berkonsultasi ke Pemerintahan satu tingkat di atasnya dalam hal ini Pemprov Sulsel atau langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kasus hukum yang membelit Erwin Hayya, lanjut Agus, jangan sampai menggangu jalannya roda Pemerintahan di Pemkot Makassar. Apa lagi menyebabkan gaji pegawai dan honorer tidak cair. Pengangkatan Pelaksana Tugas bisa dilakukan mengingat posisi tersebut cukup strategis.
“Harus segera ada Pelaksana tugas, jika kekosongan ini terus terjadi, dikhawatirkan roda Pemerintahan di Kota Makassar bisa terganggu. Apalagi jabatan Kepala BPKAD merupakan salah satu jabatan strategis, dan sangat mempengaruhi roda Pemerintahan,” pungkas Agus.
[NEXT]
Sementara itu, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Unismuh, Andi Luhur Priyanto menilai pernyataan Danny yang menyabut roda Pemerintahan lumpuh semakin membuktikan bahwa ada sistem yang tidak jalan di Pemkot Makassar. Menurut Andi Luhur, setiap instansi memiliki Sistem Operasional Prosedur (SOP), yang mana siapapun yang tidak ada, atau sumber daya yang kosong, maka semua kebijakan bisa saja jalan, karena sistem harus tetap dijalankan.
“Sistem yang baik itu akan membuat siapapun yang ada disitu, Pemerintahan akan tetap jalan. Kalau demikian, itu bertanda bahwa ada suatu sistem yang tidak jalan di Pemkot,” kata Luhur.
Terkait rencana Danny melaporkan hal itu ke Kemendagri, lanjut Luhur, wajar dilakukan dalam kepentingan Pemerintahan. Tetapi jika mempertanyakan kasus bawahannya, justru kata Luhur, akan semakin blunder.
“Tindakan itu malah bisa menyulut relasi konflik baru dengan Polri. Kecuali kehadiran Pak Danny di Mendagri meminta petunjuk perihal pengganti Erwin Hayya itu wajar dilakukan,” kata Luhur.
Dia menegaskan, proses hukum sedang berjalan, fungsi penegakan hukum adalah untuk keadilan dan kepastian hukum. Sekalipun, lanjutnya, selaku otoritas pengelola keuangan, jabatan Kepala BPKAD memang jantung birokrasi. Tentu bisa dipahami situasi yang dialami Walikota, tetapi dalam organisasi bisa terjadi pelimpahan tugas.
“Tinggal Pak Wali, apakah ada yang bisa dia percaya untuk menggantikan sementara kerja-kerja Pak Erwin Haya,” tandasnya.
Beredar informasi, hari ini Wali Kota Makassar Danny Pomanto bertolak ke Jakarta memenui Mendagri, Cahyo Kumolo. Maksud Walikota ini untuk berkonsultasi perihal kekosangan jabatan kepala BPKAD Pemkot Makassar. (*)
Komentar