MAKASSAR – Pemerintah terus berupaya memulihkan kondisi perekonomian di masa pandemi covid-19 saat ini. Sejumlah langkah ditempuh. Termasuk pelonggaran kebijakan dan stimulus ekonomi.
Tentunya, upaya itu akan semakin optimal apabila disertai dengan peningkatan investasi, utamanya di daerah.
Hal itu kemudian menjadi dasar diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 35 tahun 2020 tentang Forum Percepatan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata Sulsel atau yang dinamakan Pinisi Sultan.
Baca Juga :
Forum tersebut atas inisiatif Pemprov Sulsel. Mendapat dukungan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulsel sebagai fungsi Regional Investor Relations Unit (RIRU).
Sulsel sendiri diketahui merupakan pintu gerbang perekonomian Kawasan Timur Indonesia (KTI). Memiliki potensi yang cukup besar. Seperti komoditas potensial ekspor, pariwisata hingga pengembangan kawasan industri daerah.
Dengan demikian, keberadaan forum Pinisi Sultan diharap menjadi platform bagi penciptaan sinergitas stakeholder terkait di Sulsel.
Forum ini diketahui telah dibuka secara resmi, Selasa (08/03/2021), sementara berlangsung hingga Selasa besok (09/03/2021). Dihadiri Deputi Gubernur BI, Plt Gubernur Sulsel dan Staf Ahli Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sulsel.
Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutannya menyampaikan arahan strategis Pinisi Sultan. Yang menurutnya, forum inilah yang menjadi fasilitas pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat lainnya untuk mengatasi berbagai hambatan untuk berinvestasi.
“Pemerintah DPMPTSP akan terus melakukan pemantauan untuk memastikan Sulsel mampu menjadi wilayah ramah investasi, melalui kemudahan pelaksanaan dan inovasi pelayanan. Seperti penyederhanaan izin, layanan online, layanan gerai perizinan, peta investasi digital, hingga promosi penanaman modal secara virtual,” tuturnya.
Andi Sudirman lalu bilang, di sektor perdagangan dan perindustrian, akan lebih difokuskan peningkatan produktivias dan daya saing komoditas dari hasil pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan.
“Serta pengembangan budidaya komoditas baru dalam mendukung diversifikasi komoditas potensial ekspor,” lanjut melalui keterangan resminya.
Di samping itu, kata dia, juga diperlukan dukungan pembangunan kawasan industri. Yang bisa memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Pada sektor pariwisata misalnya, program kerja akan diarahkan pada upaya peningkatan potensi pariwisata dengan menumbuhkan pusat ekonomi baru.
Kemudian, peningkatan konektivitas dengan pembangunan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas menuju destinasi wisata unggulan daerah. Serta peningkatan kenyamanan pendukung dalam rangka menarik kunjungana wisatawan.
“Ketiga fokus percepatan tersebut di atas tentu tidak dapat dieksekusi dengan baik tanpa perencanaan dan sinergitas antarsektor. Dukungan pemerintah di tingkat kabupaten/kota melalui organisasi perangkat daerah (OPD) serta identifikasi potensi-potensi investasi di masing-masing kabupaten/kota secara terstruktur sangat diperlukan,” kata Andi Sudirman.
Di lain sisi, Indra Darmawan selaku Staf Ahli BKPM Sulsel menyampaikan strategi menyiasati peningkatan investasi, baik dalam negeri mau pun modal asing.
Sebagaiman kata dia, jika Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) cenderung meningkat. Meski terdapat tren penurunan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) selama lima tahun terakhir.
“Kami telah memiliki strategi investasi. Antara lain, penjajakan potensi investasi baru dan menjaga investasi eksisting, fasilitasi penyelesaian masalah (debottlenecking), layanan pendampingan keberlanjutan investasi, serta peningkatan kualitas pemantauan investasi (bersama DPMPTSP di daerah),” paparnya.
Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo menyebut kondisi kerja sama penguatan pertumbuhan ekonomi saat ini melalui tiga jurus.
Yang menurutnya, sudah menjadi komitmen bersama bagi mayoritas negara di dunia. Khususnya melalui dorongan dan pengurangan hambatan iklim perdagangan dan investasi.
Tiga jurus tersebut, yaitu:
1. Penyusunan modul promosi investasi dan perdagangan yang lebih targeted dan investor frendly.
2. Kepastian kelancaran dan kemudahan penggunaan fasilitas sistem pembayaran melalui program pemerintah termasuk local currency settlement untuk perdagangan internasional serta penggunaan moda transaksi digital berbasis QR Indonesia Standard (QRIS).
3. Koordinasi, monitoring, dan tindak lanjut pascakegiatan promosi investasi yang dilakukan
. (*)
Komentar