BANDUNG — Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong rekruitmen sebanyak tiga ribuan Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) untuk ikut berkompetisi mengisi formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Kerja (PPPK) tahun 2021. Saat ini sudah terdapat sebanyak 11.590 THL-TBPP yang telah lulus ASN PPPK formasi tahun 2019 lalu.
Para Penyuluh Pertanian kontrak (THL-TBPP) yang sudah mengikuti seleksi Calon ASN PPPK pengadaan 2019 telah lulus passing grade. Saat ini mereka sudah mengantongi SK ASN PPPK dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan memiliki Nomor Induk (NI), sebagian lagi masih dalam proses pengangkatan dari pemerintah.
Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si dalam keterangan pers Humas BPPSDMP, Rabu (10/3/2021) mengemukakan, Kementerian Pertanian terus berupaya agar THL-TBPP dapat terakomodir menjadi ASN PPPK. Kementan akan mendorong sekitar 3 ribuan THL-TBPP untuk berkompetisi mengisi posisi PPPK tahun 2021.
Baca Juga :
“Kesempatan besar kini dimiliki THL untuk memperbaiki status kepegawaiannya. Sebanyak 3 ribu THL didorong untuk ikut tes pada tahun ini. Terpenting pemerintah daerah juga ikut mengusulkan formasinya,” ungkap Siti Munifah.
Kepastian slot besar untuk perbaikan status bagi THL terjawab dalam program Kunjungan Pers BPPSDMP, tanggal 8-10 Maret 2021, yang digelar di Kabupaten Bandung. Slot besar 3 ribu kursi diberikan sebagai jawaban atas hilangnya kesempatan perbaikan nasib THL-TBPP pada tahun 2019 lalu.
Pada 2009, sebanyak 3 ribu nama tidak bisa mengikuti test PPPK. Pasalnya, saat itu pemerintah daerah tidak membuka portal penerimaan P3K formasi Penyuluh Pertanian.
Dikatakan Siti Munifah, PPPK tetap terbuka bagi umum dan THL-TBPP Kementan. Ia melanjutkan, mengacu kesepakatan terakhir, para THL-TBPP Kementan ini harus memiliki kisi-kisi khusus.
“Mereka (THL-TBPP) bisa masuk dalam gerboing seleksi yang dijalankan secara umum,” terang Sekretaris BPSDMP Kementan RI, Siti Munifah, yang juga pernah menjabat Kapusluh Pertanian.
Lebih lanjut, Kementan memberi kesempatan bagi THL yang lolos passing grade dan masuk masa tunggu 1 tahun. Mereka berhak mendapatkan status P3K asalkan juga memenuhi aspek administrasi. Yaitu, sudah menginput data ke dalam system Badan Kepegawsaian Negara (BKN). Hanya saja, bagi mereka yang punya ijazah Diploma II ke bawah harus memiliki sertifikat penyuluh sesuai keahliannya.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Si mengatakan, dirinya tentu saja berharap agar THL-TBPP yang ada bisa segera diangkat PPPK. Bagi yang berpendidikan SMK Pertanian dan sederajat, tentunya menjadi hal yang wajib untuk mengikuti sertifikasi.
“Bagi mereka yang gagal menjalankan program sertifikasi, maka harus mengulangnya lagi. Tetapi, sejauh ini untuk program sertifikasi bagus. Artinya mayoritas lulus,” jelas Dedi Nursyamsi.
THL-TBPP Sulawesi Selatan Harapkan Formasi Khusus PPPK 2021
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi THL-TBPP Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Gafar, Kamis (11/3/2021) berharap, Kementan RI dapat memfasilitasi agar THL-TBPP yang masih tersisa kurang lebih 3 ribuan orang dapat diakomodir dalam seleksi PPPK tahun ini. Pasalnya, agar Penyuluh Pertanian Kontrak yang sudah mengabdi pada negara sejak tahun 2007 silam mendapatkan peningkatan status kepegawaian yang lebih pasti sesuai UU ASN nomor 5 tahun 2014.
“Setidaknya, ada semacam surat edaran dari Pak Menteri Pertanian kepada Pemerintah daerah agar dapat membantu dan mendukung THL-TBPP dengan mengajukan kebutuhan PPPK formasi Penyuluh Pertanian bersumber dari THL-TBPP,” kata Abdul Gafar di Makassar.
Pertimbangan dia, mengacu pada pengalaman pengadaan PPPK Penyuluh Pertanian dari THL-TBPP tahun 2019, masih banyak pemerintah daerah yang belum membukakan formasi PPPK dengan pertimbangan akan membebani anggaran daerah. Padahal, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan yang telah mengalokasi tambahan anggaran ke pemda untuk membayar gaji para ASN PPPK yang diangkat.
“Jadi memang teman-teman THL-TBPP sangat membutuhkan Kementan dapat memfasilitasi pengadaan PPPK Penyuluh Pertanian tahun anggaran 2021 ini, dengan menyampaikan semacam instruksi atau surat edaran untuk Gubernur/Walikota/bupati di daerah, agar tidak ada lagi hambatan bagi teman-teman dalam proses rekruitmen PPPK tahun ini,” pungkasnya. (*)
Komentar