Logo Lintasterkini

Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan Ditaksir Rugikan Negara Rp20 Triliun

Budi S
Budi S

Jumat, 12 Februari 2021 08:41

Istimewa
Istimewa

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menduga terjadi tindak pidana korupsi di lingkup Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Terkait dengan pengelolaan dana investasi.

Bahkan status kasus dugaan korupsi ini, sudah dinaikkan ke tahap penyidikan sejak Januari 2021 lalu. Ditandai dengan terbitnya surat perintah penyidikan nomor Print-02/F.2/Fd.2/01/2021.

Hal itu diungkap Kapuspenkum Kejagung RI, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, beberapa waktu lalu. Yang kata dia, penyidik menemukan dugaan pelanggaran pidana dalam urusan keuangan perusahaan pelat merah tersebut.

“Tim Jaksa Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mulai melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait sebagai saksi dalam dugaan Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan,” kata Leonard dikutip dari tribunnews, Jumat (12/02/2021).

Untuk mendalami kasus dugaan korupsi itu, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi. Bahkan, kantor BPJS Ketenagakerjaan pun digeledah pada 18 Januari lalu. Turut disita sejumlah dokumen.

Kendati begitu, Kejagung belum menatapkan tersangka pada kasus dugaan ini. Meski diduga telah merugikan negara hingga mencapai Rp20 triliun.

Seperti yang dikatakan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Febrie Adriansyah. Angka fantastis itu dibukukan hanya dalam tiga tahun belakangan ini.

“Kalau kerugian bisnis, apakah analisanya ketika di dalam investasi itu selemah itu sampai 3 tahun bisa merugi sampai Rp 20 triliun sekian. Sekalipun ini masih menurut dari orang keuangan masih potensi,” kata Febrie.

Meski demikian, Kejagung RI masih menunggu hasil pemeriksaan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan kerugian negara tersebut.

“BPK yang menentukan kerugian. Ini nanti kita pastikan kerugiannya ini. Karena perbuatan seseorang ini masuk ke kualifikasi pidana atau seperti yang dibilang tadi kerugian bisnis,” tutup Febrie. (*)

 Komentar

 Terbaru

Kasus Korupsi di Sulsel Diduga Sudah Berlangsung Lama dan Terorganisir
Hukum & Kriminal01 Maret 2021 03:04
Kasus Korupsi di Sulsel Diduga Sudah Berlangsung Lama dan Terorganisir
"Korupsi adalah kejahatan terorganisir yang terjadi dalam rentang waktu yang sudah lama. Jika benar ada korupsi di Sulsel dan diduga melibatkan gubern...
Vaksinasi Tahap 2, Wartawan dan Pekerja Media Termasuk Prioritas
Bersama Melawan Covid-1901 Maret 2021 02:17
Vaksinasi Tahap 2, Wartawan dan Pekerja Media Termasuk Prioritas
"Meskipun, ada kelompok yang menjadi prioritas penerima vaksin, pemerintah menjamin bahwa nantinya vaksin dapat diakses dengan mudah oleh semua kelomp...
Vaksinasi COVID-19 Menyasar Gedung KPK
Bersama Melawan Covid-1901 Maret 2021 00:32
Vaksinasi COVID-19 Menyasar Gedung KPK
"Penetapan ini sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang juga berbasis data," jelas Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof Wiku Adisasmito, d...
Ini Progres Posko Covid-19 Menurut Satgas
Bersama Melawan Covid-1901 Maret 2021 00:26
Ini Progres Posko Covid-19 Menurut Satgas
"Melihat hasil evaluasi kinerja posko periode 11 - 22 Februari 2021, bahwa aktivitas paling banyak dilakukan saat ini adalah edukasi dan sosialisasi 3...