MAKASSAR – Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) pada 11 Oktober 2022 di Makassar. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan dihadiri oleh Anggota TPID Provinsi serta TPID 24 Kab/Kota di Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini merupakan wujud koordinasi strategis untuk mengendalikan inflasi Sulsel ditengah dinamika global dan nasional, serta menyiapkan berbagai langkah dan kebijakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko inflasi akhir tahun 2022.
Pada September 2022, inflasi tahunan Sulsel tercatat sebesar 6,35% (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 5,03% (yoy). Inflasi bulanan Sulsel September 2022 yang sebesar 1,12% (mtm) menjadi yang tertinggi diantara historis inflasi bulanan September dalam 5 (lima) tahun terakhir. Tekanan inflasi Sulsel pada September 2022 dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kemudian berdampak pada penyesuaian tarif angkutan dalam kota, kendaraan roda 2 online dan roda 4 online.
Baca Juga :
Situasi geopolitik Rusia dan Ukraina telah menyebabkan disrupsi rantai pasok global yang mendorong kenaikan harga komoditas energi dan pangan global. Hal ini meningkatkan risiko imported inflation secara nasional. Dari dalam negeri, perbaikan konsumsi masyarakat ditengah pemulihan ekonomi berpotensi meningkatkan tekanan inflasi dari sisi permintaan. Sementara itu, gangguan cuaca berisiko menimbulkan gangguan produksi dan distribusi, yang berpotensi meningkatkan tekanan inflasi dari sisi penawaran. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor diatas, risiko tekanan inflasi tahun 2022 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk mengantisipasi berbagai risiko tersebut, strategi pengendalian inflasi di wilayah Sulawesi Selatan dapat berfokus pada: (1) Penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD), baik antar sesama Kab/Kota di Susel maupun dengan provinsi lainnya; (2) Peluang pemanfaatan jalur distribusi toko ritel oleh Pemda dalam rangka stabilisasi harga komoditas; serta (3) Penguatan sinergi dan kolaborasi TPID se-Sulsel dalam rangka pengendalian inflasi daerah. Adapun bentuk komitmen Pemerintah Daerah di wilayah Sulawesi Selatan diwujudkan dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Pengendalian Inflasi Antar Daerah di wilayah Sulawesi Selatan oleh seluruh Kepala Daerah dari 24 Kab/Kota dalam HLM TPID kali ini.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, selaku Ketua TPID Sulsel, berharap penandatanganan kesepakatan tersebut bisa membuat koordinasi terkait KAD antar Kab/Kota terjalin dengan semakin intensif. Lebih lanjut, Gubernur Sulsel juga mendorong seluruh Kab/Kota untuk mengintegrasikan data-data di tingkat Kab/Kota dan Provinsi, termasuk dalam penyusunan neraca pangan, sehingga informasi dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak dan bisa meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi di Sulsel. Selain upaya pengendalian inflasi, Gubernur Sulsel juga menghimbau tindak lanjut aksi afirmasi bangga buatan Indonesia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan hal-hal yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah Kab/Kota.
Perumusan strategi dan pelaksanaan strategi pengendalian inflasi di wilayah Sulawesi Selatan yang kontinyu, efisien dan tepat sasaran memerlukan kolaborasi TPID Provinsi Sulawesi Selatan dan TPID Kab/Kota. Dengan adanya koordinasi yang lebih intensif, diharapkan dapat semakin mendorong pemulihan ekonomi baik di tingkat Kab/Kota, Provinsi maupun juga Nasional. (*)
Komentar