Logo Lintasterkini

WHO Kritik Vaksinasi Berbayar Indonesia

Maulana Karim
Maulana Karim

Jumat, 16 Juli 2021 16:32

Ilustrasi: Vaksin Covid-19. Foto oleh Ridofranz/Getty Images
Ilustrasi: Vaksin Covid-19. Foto oleh Ridofranz/Getty Images

GOWA– Kebijakan vaksinasi berbayar di Indonesia kini mendapat kritikan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Kepala Unit Program Imunisasi WHO, Dr Ann Lindstrand, mengatakan menerapkan mekanisme vaksin berbayar di tengah pandemi bisa menimbulkan masalah etika dan mempersempit akses masyarakat terhadap vaksin.

“Penting bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap vaksin dan pembayaran apa pun dapat menimbulkan masalah etika dan akses, khususnya selama pandemi. Di saat bersama, kita membutuhkan cakupan dan jumlah vaksin bisa menjangkau semua pihak yang paling rentan,” kata Lindstrand dalam jumpa pers di Jenewa seperti dikutip situs resmi WHO, Jumat (15/7/2021).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Program Darurat WHO, Dr Mike Ryan, menyinggung situasi Covid-19 Indonesia yang tengah menghadapi lonjakan penularan virus corona dalam beberapa pekan terakhir.

Ia bahkan turut menyinggung jumlah kematian harian Covid-19 Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara dan melebihi India.

“Kami telah melihat peningkatan kasus sebesar 44 persen selama sepekan terakhir dan peningkatan kematian sebesar 71 persen. Jadi tidak diragukan lagi bahwa Indonesia tengah menghadapi situasi sangat sulit,” kata Ryan.

“Kita harus jauh lebih maju dengan vaksinasi dan Indonesia seharusnya memiliki lebih banyak akses ke vaksin melalui jalur inisiatif seperti COVAX. Jadi intinya, vaksinasi gratis dalam kampanye melakukan imunisasi massal terutama kaum rentan dan tenaga kesehatan adalah rencananya (Indonesia),” sambugnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia berencana membuka jalur vaksin berbayar mandiri atau Vaksinasi Gotong Royong.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Vaksin berbayar akan memanfaatkan jaringan klinik yang dimiliki oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk sebanyak 1.300 klinik yang tersebar di Indonesia. Pemerintah mematok harga Rp321.660 per dosis dengan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per dosis.

Namun, pelaksanaan yang rencananya dibuka kemarin, Senin (12/7) ditunda sementara akibat protes dari sejumlah kelompok masyarakat.(*)

Penulis : Mul

 Komentar

 Terbaru

News29 Juli 2021 13:54
Gerakan Peduli PKL, Ditlantas Polda Sulsel Borong Dagangan dengan Harga 10 Kali Lipat
Aksi kepedulian ini di motori Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sulsel AKBP M Yusuf Usman setelah mendapat instruksi langsung dari Dirlantas Polda Sul...
News29 Juli 2021 11:28
Mantap! Rahmat Erwin Abdullah Lifter Asal Makassar Ukir Rekor di Olimpiade Tokyo 2020
TOKYO– Lifter Indonesia asal Makassar, Rahmat Erwin Abdullah menorehkan pencapaian yang membanggakan, ia berhasil mengukir rekor di Olimpiade To...
News28 Juli 2021 23:39
Fadel Muhammad Tauphan Mantapkan Niat Jadi Ketua HIPMI Makassar
"Jabatan ketua bukanlah satu-satunya alasan saya maju di bursa pemilihan ini. Akan tetapi, ini jalan kami untuk berjuang menuangkan ide dan gagasan ka...
Nasional28 Juli 2021 22:28
Panglima TNI Pastikan Kesiapan Tenaga Tracer Covid-19 di Yogyakarta
Menurut Panglima TNI, wilayah Maguwoharjo ini zonasinya masuk pada kategori kuning dan hijau, hal itu berkat kerja keras para tenaga tracer digital da...