GOWA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa kembali meraih penghargaan sebagai Pemerintah Kabupaten dengan Kontribusi Teraktif dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria 2023.
Penghargaan ini diserahkan langsung Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, kepada Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan.
Di sela menyerahkan penghargaan Bahtiar mengatakan bahwa penghargaan dinilai tidak sah tanpa keterlibatan Pemkab Gowa di dalamnya.
Baca Juga :
“Tidak sah memang penghargaan kalau tidak ada Gowa. Kalau tidak ada Bupati Gowa itu tidak lengkap,” ungkapnya di sela-sela menyerahkan penghargaan yang dirangkaikan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Agraria Sulsel 2024 di Hotel Claro, Makassar, Kamis (16/5/2024).
Bahtiar mengatakan, Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) di Sulsel bisa menjadi percontohan nasional, khususnya dalam penyelesaian redistribusi dan pemanfaatan lahan di Indonesia. Project percontohan bisa dimulai di Kabupaten Wajo pada lahan yang dikelola oleh PTPN.
“Saya harap GTRA di Sulsel bisa menjadi percontohan nasional. Menjadi model di Indonesia, bagaimana penyelesaian redistribusi dan pemanfaatan lahan. GTRA di 24 kabupaten kota juga harus didorong agar lebih aktif lagi,” katanya.
Dia pun meminta kepada Kantor Wilayah BPN/ATR Sulsel agar adanya atensi khusus terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditempatkan di Sulsel. Di antaranya Bendungan Jenelata agar bisa dilakukan percepatan tanpa ada hambatan dalam hal pembebasan lahan. Tentunya, tetap sesuai dengan asas hukum yang berlaku serta mengutamakan kebermanfaatan.
“Bendungan Jenelata itu ada penlok (penetapan lokasi) ulang karena di situ ada kawasan hutan. Tapi, kalau menunggu penlok selesai, maka lama. Karena itu, tentu dengan pendampingan Kejaksaan Tinggi juga, yang tidak ada masalah saya harap bisa diselesaikan lahannya, yang ada masalah ditunda. Tidak perlu menunggu yang bermasalah selesai, agar tidak mengganggu jalannya proses pembangunan ini,” pesan Bahtiar.
Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, mengatakan Raihan penghargaan atas kontribusi terhadap dukungan kegiatan reforma agraria di wilayah Gowa.
“Ini adalah bukti dukungan Pemerintah Kabupaten Gowa bagaimana mendukung akses terhadap layanan masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum terhadap objeknya melalui Dinas Perkimtan Kabupaten Gowa kolaborasi BPN Kabupaten Gowa,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Kanwil BPN/ATR Sulsel, Tri Wibisono, mengatakan pada 2023 lalu pihaknya telah melaksanakan salah satu amanah reformasi agraria, yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan redistribusi lahan sebesar 48 ribu lebih bidang, dan ini merupakan yang terbesar di Indonesia.
Untuk tahun ini, pemerintah pusat kembali memberikan target 45 ribu lebih bidang dan ini menjadi dorongan kepada Kanwil provinsi juga di kabupaten/kota untuk melakukan percepatan PTSL dan redistribusi lahan.
“Prioritas redistribusi adalah kawasan hutan sebanyak 13.800 bidang yang diharapkan di Sulsel bisa sukses. Di tahap implementasinya memang tidak mudah dalam meredistribusikan kawasan hutan,” ujarnya.
Selain Bupati Gowa, kepala daerah lain yang menerima penghargaan yang sama, yaitu Bupati Luwu Utara, Bupati Maros, Bupati Bone, dan Bupati Wajo.
Pada kesempatan ini pula turut hadir Direktur Landreform Dirjen Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Rudi Rubijaya, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gowa, Achmad, dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Gowa, Abdullah Sirajuddin.
Komentar