Logo Lintasterkini

26 Januari-8 Februari, Mendagri Perpanjang PPKM Jawa-Bali

Abdul Gaffar Mattola
Abdul Gaffar Mattola

Senin, 25 Januari 2021 02:56

ilustrasi.
ilustrasi.

JAKARTA — Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa dan Bali belum menunjukkan perkembangan menggembirakan. Untuk itulah, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri memperpanjang kembali regulasi PPKM tersebut.

Perpanjangan PPKM diberlakukan mulai 26 Januari sampai 8 Februari 2021. Intervensi pemerintah dengan penerapan PPKM ini diberlakukan pada tujuh wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang diprioritaskan.

Tujuh provinsi itu, yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat, dengan daerah yang diprioritaskan adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan wilayah Bandung Raya.

Provinsi Banten (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan), Jawa Tengah (Semarang Raya, Banyumas Raya, dan Surakarta dan sekitarnya), DIY (Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulonprogo).

Kemudian, Jawa Timur (Surabaya Raya dan Malang Raya), serta Bali, meliputi Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dan sekitarnya.

Perpanjangan PPKM tersebut berdasarkan hasil monitoring yang dilaksanakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) terhadap PPKM tahap pertama periode 11 hingga 25 Januari 2021. Hasil evaluasi, ternyata belum memperlihatkan ke arah yang menggembirakan.

Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

Dalam.instruksi Mendagri, yang ditanda tangani Tito Carnavian tersebut berisikan kepala daerah diminta mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.

Pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang dimaksud, di antaranya membatasi tempat atau kerja perkantoran dengan menerapkan work from home (WFH) sebesar 75 persen dan work from office (WFO) sebesar 25 persen dengan. Juga diinstruksikan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Dalam aturan itu juga mengatur pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring (online), pembatasan layanan makan di tempat di restoran maksimal 25 persen. Bahkan mengatur pula pembatasan operasional mal dan pusat perbelanjaan hingga pukul 20.00 WIB. (*)

 Komentar

 Terbaru

Pengamat Sebut KLB Partai Demokrat Merefleksikan Kegagalan AHY
Politik06 Maret 2021 17:00
Pengamat Sebut KLB Partai Demokrat Merefleksikan Kegagalan AHY
Apalagi, melalui KLB itu Moeldoko diputuskan menjabat Ketua Umum Peride 2021-2025. Tentunya partai ini akan menghadapi dualisme kepemimpinan....
Makassar Recover Didesain Multi Inovasi, Danny Akan Buat Hari Ojol
Bersama Melawan Covid-1906 Maret 2021 16:02
Makassar Recover Didesain Multi Inovasi, Danny Akan Buat Hari Ojol
Untuk memulihkan perekonomian masyarakat di masa pandemi covid-19, Danny Pomanto akan membuat regulasi dengan memanfaatkan moda transportasi berbasis ...
633 Karyawan Trans Studio Mall Makassar Divaksin
Bersama Melawan Covid-1906 Maret 2021 15:47
633 Karyawan Trans Studio Mall Makassar Divaksin
Marcomm Manager Trans Studio Mall (TSM) Makassar, Radi Agustian, yang ditemui di lokasi vaksinasi mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menekan pen...
Buron Sejak 2020, DPO Jambret Sadis “Seret Korban” di Makassar Diringkus
Hukum & Kriminal06 Maret 2021 15:10
Buron Sejak 2020, DPO Jambret Sadis “Seret Korban” di Makassar Diringkus
Pemuda berusia 25 tahun itu, diringkus di kediamannya di Jalan Sungai Saddang Baru, Jumat malam (05/03/2021). Setelah polisi melakukan penggerebekan u...