Logo Lintasterkini

Bawaslu Nilai KPU Kurang Membuka Akses Informasi Terkait Pemilu 2024

Muh Syukri
Muh Syukri

Rabu, 29 November 2023 10:55

Bawaslu Nilai KPU Kurang Membuka Akses Informasi Terkait Pemilu 2024

MAKASSAR – Pelanan publik menjadi perhatian saat memasuki tahun politik pemilu 2024. Karena dalam banyak kasus, pelayanan publik di manfaatkan untuk kepentingan politik. Baik itu layanan adminitrasi kependudukan, seperti KTP maupun layanan adminitrasi lainnya.

Begitu juga keterbukaan informasi publik yang semestinya dibuka seluas-luasnya, sehingga masyarakat dengan mudah mengaksesnya. Hal ini ditegaakan Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli pelayanan terhadap publik harus jadi perhatian serius mengingat apapun yang terjadi di politik akan berimplikasi pada pelayanan publik.
Dia mencontohkan dalam proses penyelenggaraan Pemilu dimana menurut dia ,KPU tidak bisa membuka akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) secara transparan, sehingga akses pelayanan publik mengalami minim pengetahuan terkait tahapan yang dilakukan penyelenggara.

“Dalam situasi politik kita ini yang mengalami keterbatasan akses dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum), kita berharap ombudsman sebagai pelayan publik juga mampu masuk di wilayah itu,” kata Mardiana

Untuk itu, Bawaslu selaku lembaga yang diberikan mandat oleh negara untuk mengawasi keberlangsungan pesta demokrasi berjalan dengan baik meminta beberapa lembaga-lembaga seperti ombudsman ikut terlibat dalam pengawasan.

Dengan adanya masalah ini, Mardiana berharap Bawaslu, KPU, Ombudsman, maupun KPI bisa duduk bersama untuk membahas hal tersebut guna keterbukaan informasi kepada masyarakat semakin terbuka. Termasuk kata dia, partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan juga bisa diberikan.
Menanggapi hal ini Asisten Pencegahan Ombudsman Sulsel Fajar Sidiq menyampaikan, pihaknya saat ini mulai mengandeng beberapa pihak, mulai dari instansi pemerintahan, pengawas pemilu, maupun lembaga lain seperti pemerintah desa untuk memastikan pelayanan publik terhadap masyarakat berjalan dengan baik.

“Situasi tahun politik atau tahun apa pun itu pelayanan publik jangan diabaikan,” ujarnya dalam diskusi Ngobrol Pengawasan Inklusif bareng Ombudsman Sulsel (Ngopi Boss) Makassar, Senin (27/11/2023).

Menurut Fajar, dari hasil kajian yang dilakukan pihaknya, dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di tahun-tahun sebelumnya, pelayanan publik ikut terdampak.

Utamanya pada saat pesta demokrasi itu selesai dilaksanakan, Ombudsman Sulsel dikatakan banyak sekali mendapatkan aduan dari masyarakat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri.

“Karena belajar dari tahun sebelumnya, itu setelah perhelatan politik ada banyan pengaduan, banyak pengaduan yang masuk ke kami (Ombudsman Sulsel),” sebutnya.

Namun untuk saat ini, Fajar mengatakan pihaknya belum menerima laporan dari masyarakat terkait terganggunya pelayanan masyarakat juga pengarahan ASN untuk terlibat dalam politik praktis. (*)

Penulis : Azho

 Komentar

 Terbaru

Nasional20 Februari 2024 23:54
Ini Harapan AMSI Terhadap Pengesahan Perpres Publishers Rights
JAKARTA – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 ...
News20 Februari 2024 22:56
Puncak Acara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sidenreng Rappang, Forkopimda Kompak Hadir
SIDRAP – Kapolres Sidrap AKBP Erwin Syah, S.I.K.M.H bersama Ketua Bhayangkari Cabang Sidrap Ny Siska Erwin Syah hadiri Puncak Acara Peringatan H...
Peristiwa20 Februari 2024 21:05
Mobil Bak Terbuka Kecelakaan di Gowa, 1 Tewas
GOWA – Lantaran berusaha menghindari kendaraan lain dari arah berlawanan, sebuah mobil bak terbuka yang mengangkut delapan penumpang masuk jurang se...
Hukum & Kriminal20 Februari 2024 20:29
Miris, Santri di Makassar Meregang Nyawa Dianiaya Temannya
MAKASSAR – Nasib malang menimpa AR (14), seorang santri di Pondok Pesantren Tahfizul Qur’an Al Imam Ashim Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel)....