Logo Lintasterkini

Jokowi : Saya Jengkel Sekali Birokrat Kita Energinya Habis Urus SPJ

Abdul Gaffar Mattola
Abdul Gaffar Mattola

Selasa, 06 Desember 2016 19:46

Presiden Joko Widodo beri keterangan terkait korupsi di Kementerian Perhubungan.
Presiden Joko Widodo beri keterangan terkait korupsi di Kementerian Perhubungan.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) jengkel dengan pola kerja pegawai di Kementerian dan Lembaga (K/L). Sebab, waktu kerja para PNS saat ini lebih banyak dihabiskan khususnya dalam membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban), dibanding melakukan perbaikan langsung di lapangan.

“Saya jengkel sekali dua tahun ini. 60-70 persen birokrat kita itu energinya habis untuk urus SPJ. Saya ke lapangan, ke sawah ketemu PPL serius sekali. Semuanya berada di kantor. Saya tanya, kenapa. (Jawabnya) Menyiapkan SPJ pak,” kata Presiden Jokowi di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa, (6/12/2016).

Seperti di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Presiden Jokowi merasa heran melihat sedikitnya pengawas proyek rutin yang ada di lapangan. Alasannya, para pegawai dari Kementerian PU-Pera lebih banyak dihabiskan untuk membuat laporan SPJ.

“Guru, kepala sekolah juga sama. Sampai tengah malam, saya pikir menyiapkan kegiatan belajar anak, ternyata mengerjakan SPJ. Saya suruh Menteri Keuangan telusuri SPJ ini apa sih. Semuanya birokrasi kita 60-70 persen rajinnya ngerjain SPJ,” imbuhnya.

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta agar pihak Kementerian dan Lembaga bisa melakukan efisiensi, terutama dalam membuat laporan SPJ. Sehingga, perbaikan langsung di lapangan bisa ditingkatkan.

“Saya perintahkan Ibu Menteri, dua saja cukup dari 44 lembar halaman SPJ. Yang paling penting manajemen kontrol sehingga kalau ada apa-apa cepat ketemu, laporan sampai 44 lembar sampai 16 lembar ini apa,” tegas Presiden Jokowi.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab bahwa SPJ adalah Surat Pertanggung Jawaban. Di mana kewajiban pimpinan proyek itu untuk membuat laporan seperti penggunaan uang yang berasal dari K/L, di mana bisa 70 laporan dalam satu tahun.

“SPJ itu surat pertanggungjawaban. Bukan seperti zamannya Pak Ginanjar yang SPJ itu Surat Perjalanan Dinas,” jelas Menteri Sri di tempat yang sama. (*)

 Komentar

 Terbaru

Bersama Melawan Covid-1930 Juli 2021 00:02
Sinergitas dengan Kampus, Kapolrestabes Makassar Ajak Mahasiswa Vaksin
Witnu juga menambahkan bahwa semoga vaksin yang disalurkan untuk mahasiswa STMIK Handayani akan mencover sehingga tidak mudah untuk terpapar pandemi c...
Hukum & Kriminal29 Juli 2021 23:48
Polda Sulsel Akhirnya Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi RS Batua Makassar
MAKASSAR– Kasus dugaan korupsi proyek RS Batua Makassar terus berlanjut dalam penyelidikan polisi. Kali ini, Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel ki...
News29 Juli 2021 23:09
Plt Gubernur Apresiasi Kakek 67 Tahun di Makassar yang Bersepeda Belasan Kilo demi Vaksinasi
MAKASSAR– Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menemui seorang kakek yang rela bersepeda untuk mendapatkan vaksin. Perjuangannya diapres...
News29 Juli 2021 22:53
Wali Kota Makassar Bakal Naikkan Insentif Satgas Pengangkut Jenazah Corona
MAKASSAR– Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan (Danny) Pomanto akan menaikkan insentif tim satgas pengangkut jenazah covid-19. Tingginya kasus kemati...