Logo Lintasterkini

BEM Unnes Beri Julukan ke Ma’ruf King of Silent, Puan Queen of Ghosting

Andi Nur Isman
Andi Nur Isman

Kamis, 08 Juli 2021 10:43

BEM Unnes Beri Julukan ke Ma’ruf King of Silent, Puan Queen of Ghosting

JAKARTA — Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) kini jadi pembicaraan. Usai mereka memberikan julukan ke beberapa pejabat negara.

Mereka mengkritisi kinerja pejabat-pejabat tersebut dalam memimpin pemerintahan belakangan ini. Salah satunya menjuluki Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai ‘King of Silent’.

BEM Unnes menilai Ma’ruf seharusnya mengisi kekosongan peran yang tak bisa dijalankan oleh Presiden Joko Widodo saat masa pandemi.

Hal sebaliknya, mereka menilai orang nomor dua di Indonesia itu tak mampu mengisi peranan tersebut dengan maksimal.

“Secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma’ruf Amin terlihat absen dan diam,” bunyi keterangan dalam sebuah foto yang diunggah di akun Instagram resmi BEM Unnes @bemkmunnes, Rabu (7/7/2021).

BEM Unnes menilai tak seharusnya Ma’ruf nihil eksistensi untuk tampil di muka publik. Terlebih, Ma’ruf juga tidak pernah memberikan jawaban yang lugas, gamblang, dan jelas dalam merespons problem multidimensional di masa pandemi.

Mereka mencontohkan bahwa Ma’ruf selama ini hanya tampil sebagai legitimator kebijakan pemerintah. Terlebih lagi, argumentasi dan klaim yang dikemukakan Ma’ruf amat bias agama dan identitas, yakni agama Islam.

“Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halalnya BPJS dan hukum Fardlu Kifayyah melaksanakan vaksinasi Covid-19,” kata BEM Unnes.

Tak hanya Ma’ruf, BEM Unnes juga memberikan julukan bagi Ketua DPR Puan Maharani sebagai ‘Queen of Ghosting’. Mereka menilai pelbagai produk legislasi yang dihasilkan di tengah pandemi tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan.

“Contohnya UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker dan seterusnya, serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya,” ungkap mereka.

Selain itu, BEM Unnes juga menjuluki Presiden Jokowi sebagai ‘King of Lips Service’. Julukan senada juga sempat diberikan oleh BEM UI terhadap Jokowi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah selama ini.

Menurut BEM Unnes, Jokowi kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden dan mengingkari janji politiknya. Hal tersebut dikarenakan perbandingan antara janji dan fakta yang dikemukakan Presiden Jokowi kontradiktif satu sama lain.

“Misalnya perihal utang negara, komitmen terhadap demokrasi dan penanganan pandemi. Meskipun tampak pemerintah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, akan tetapi fakta menunjukan hal-hal yang seringkali kontradiktif dan paradoksal,” ujar mereka.

Presiden Jokowi sendiri sebelumnya telah mempersilakan mahasiswa dan pihak manapun mengkritik pemerintah termasuk dirinya. Jokowi berkata kritik adalah bagian dari dinamika demokrasi.

Meski demikian Presiden mengingatkan dalam kritik, ada hal yang perlu diperhatikan, terutama sopan santun dalam cara menyampaikan.(*)

 Komentar

 Terbaru

Hukum & Kriminal25 Juli 2021 21:23
Tak Diberi Uang Saat Mau Gadai Barang, Penjual Ikan di Pinrang Tikam Korbannya Pakai Badik
PINRANG– Seorang pria berinisial NA 34 tahun di Kabupaten Pinrang diringkus polisi usai melakukan penganiayaan dengan menikam korbannya mengguna...
Hukum & Kriminal25 Juli 2021 20:12
Gara-gara Tersinggung, Dua Pria di Pinrang Aniaya Tiga Pemuda Pakai Celurit
PINRANG– Dua pria di Kabupaten Pinrang diamankan jajaran Resmob Satreskrim Polres Pinrang lantaran telah melakukan pengeroyokan. Kedua pria itu ...
Hukum & Kriminal25 Juli 2021 16:24
Kenalan Lewat Game Online, Pemuda Sidrap Setubuhi dan Bawa Lari Gadis di Bawah Umur
MAKASSAR– Unit Jatanras Kepolisian Resor Kota Besar Makassar berhasil mengamankan seorang pemuda yang melarikan anak di bawah umur. Pelaku adala...
News25 Juli 2021 13:27
Besok, Makassar Sudah Terapkan PPKM Level IV, Apa Saja yang Dibatasi?
Dalam rapat tersebut terungkap penerapan PPKM level IV juga akan diberlakukan di Sulawesi Selatan ( Sulsel ). Untuk di Makassar, pemberlakuan dilaksan...