JAKARTA – Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus mengusulkan pembentukan Sea and Coast Guard Indonesia sebagai sektor utama dalam mengoordinasikan penegakan hukum dan operasi keamanan di laut. Usulan ini disampaikan dalam rapat dengan Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Imigrasi, serta Komisi I DPR RI pada Selasa (11/2/2025).
Lodewijk menekankan perlunya regulasi khusus yang terintegrasi dalam pengelolaan keamanan laut. “Perlu dirumuskan rancangan undang-undang tentang keamanan laut guna mewujudkan sistem keamanan yang komprehensif,” ujarnya.
Selain itu, ia merekomendasikan pembentukan Sea and Coast Guard Indonesia sebagai institusi utama yang bertanggung jawab dalam koordinasi penegakan hukum, serta menjaga keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia. “Jangan sampai hanya bersifat koordinatif, tetapi harus memiliki otoritas penuh dalam menjaga keamanan laut,” tambahnya.
Baca Juga :
Lodewijk juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam sistem keamanan laut nasional. Salah satunya adalah lemahnya koordinasi dalam penegakan hukum, sehingga memungkinkan berbagai pelanggaran seperti illegal fishing dan kejahatan lintas negara. Ia menyoroti insiden terbaru di Malaysia yang menewaskan tenaga kerja Indonesia di atas kapal sebagai contoh lemahnya perlindungan terhadap WNI di laut.
Tantangan lainnya adalah banyaknya lembaga yang memiliki wewenang di laut, yang mencapai 13 institusi dengan enam di antaranya memiliki armada sendiri. “Setiap lembaga punya tugas, wewenang, dan dilindungi oleh undang-undang, sehingga memicu ego sektoral,” jelasnya.
Lodewijk juga menyoroti lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, dengan mencontohkan evolusi Bakorkamla menjadi Bakamla yang masih menghadapi kendala dalam penegakan hukum. “Bakamla memang punya wewenang koordinasi, tapi tidak memiliki otoritas dalam penegakan hukum,” ujarnya.
Dukungan DPR dan Perbaikan Struktur
Sementara itu, anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Frederik Kalalembang turut menyoroti komposisi pimpinan Bakamla yang didominasi oleh Angkatan Laut. Menurutnya, jika Bakamla dikonversi menjadi Coast Guard, maka perlu melibatkan berbagai instansi seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk menghindari dominasi satu pihak.
“Saya mendukung pembentukan Coast Guard, tapi organisasi yang ada harus diperbaiki terlebih dahulu agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang. Jika Bakamla dijadikan Coast Guard, sebaiknya berada di bawah koordinasi Menko Polkam,” tegas Frederik. (*)
Komentar