MAKASSAR — Anggota Komisi A DPRD Makassar Ari Ashari Ilham menyebut kendaraan dinas (randis) di Pemkot Makassar rawan dibawa kabur. Lantaran tak punya legalitas yang jelas.
Legalitas yang dimaksud adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) sebagai bukti kepemilikan yang sah. Hanya saja, tidak semua randis memiliki.
Kondisi itu dikhawatirkan membuka ruang bagi oknum untuk menggunakan randis seenaknya. Tidak dikembalikan. Bahkan dibawa kabur.
“Pemkot seharusnya fokus dalam menuntaskan hal ini. Karena kalau randis kita tidak punya BPKB itu rawan digelapkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab karena susah pengecekannya,” tegas Ari, Sabtu (12/6/2021).
BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan yang sah seharusnya tidak pernah dipermasalahkan. Apalagi, menurut dia, pengurusan BPKB tidak serumit mensertifikasi aset pemerintah berupa tanah.
“Jadi saya minta ini harus segera diurus, supaya aset-aset kita lebih aman. Saya juga heran, kenapa masih ada randis kita yang belum memiliki BPKB. Ini yang mau kita tahu apa penyebabnya, karena begitu beli kita dalam bentuk faktur di urusmi juga BPKB-nya,” ungkap dia.
Apalagi, tidak sedikit randis yang masih dikuasai eks pejabat. Sehingga, menurut dia, penting bagi pemerintah tertib secara adminustrasi agar aset-aset itu lebih aman dan tidak dikuasai pihak lain.
“Kita minta kesadaran eks pejabat, bahwa randis-randis itu adalah titipan. Jadi kalau masa jabatan sudah selesai, sebaiknya randis itu juga ikut dikembalikan,” tutur dia.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Selatan mencatat masih ada 2.792 randis milik Pemkot Makassar yang belum memiliki BPKB. Rinciannya, 1.796 unit randis roda dua dan 996 unit randis non-roda dua. Mulai dari mobil, bus, hingga truk.
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Helmy Budiman tidak menampik masih banyaknya randis milik Pemkot Makassar yang belum memiliki BPKB sebagai bukti kepemilikan yang sah.
Kendati begitu, pihaknya akan segera bekerjasama dengan Samsat untuk mempercepat pengurusan 2.792 randis yang belum memiliki BPKB. Termasuk mempercepat penarikan randis yang masih dikuasai eks pejabat.
“Masalah BPKB ini nanti kita minta Samsat untuk segera menerbitkan. Soal randis yang diakuasi eks pejabat, itu kita sudah rapat dengan Inspektorat. Beberapa itu juga sudah kita tarik. Kita sudah surati,” kata dia.(*)
Komentar