Logo Lintasterkini

Pemerintah Diminta Tetapkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai Teroris

Abdul Gaffar Mattola
Abdul Gaffar Mattola

Senin, 25 Januari 2021 00:00

Organisasi Papua Merdeka (OPM) dianggap teroris.
Organisasi Papua Merdeka (OPM) dianggap teroris.

JAYAPURA — Pemerintah diminta menetapkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris. Pasalnya, tindakan OPM selama ini nyata-nyata merupakan bentuk teror terhadap warga Papua, selain itu menyuarakan perlawanan terhadap eksistensi negara.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP), Efriza mengatakan, sudah sangat layak apabila OPM dikatakan sebagai organisasi teroris. Alasan dia, karena aksi yang dilakukan selama ini bukan hanya memakan korban dari kalangan aparat keamanan, tapi juga masyarakat Papua melalui tindakan yang bersifat teror.

“OPM selama ini jelas-jelas menolak secara tegas Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan meminta agar Papua merdeka penuh dari Indonesia,” ujar Efriza dalam webinar bertajuk OPM sebagai Organisasi Teroris, Jumat.

Dirinya pun memberi contoh aksi teror yang baru-baru ini dilakukan OPM. Aksi tersebut dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM daerah 8 Intan Jaya yang telah membakar pesawat misionaris milik PT MAF pada tanggal 6 Januari 2021.

Dia menilai aksi teror OPM juga dilakukan terhadap langkah pembangunan pemerintah di Papua dengan membunuh belasan karyawan PT Istaka Karya. Belasan karyawan itu dibunuh saat sedang mengerjakan proyek Jalan Trans Papua di Nduga pada tahun 2018.

“Kekejaman OPM juga sering kita lihat saat mereka menembaki heli milik TNI yang sedang mengevakuasi prajurit dan membawa logistik ke daerah pedalaman Papua. Lalu ada juga peristiwa pembacokan pada tukang ojek di Kabupaten Intan Jaya,” katanya.

Menurut dia, Presiden Jokowi telah berupaya menghadirkan negara secara nyata di Papua.Hal itu diimplementasikan dengan pendekatan kesejahteraan melalui pemberian dana Otsus dan berbagai pembangunan infrastruktur.

Namun di sisi lain, kata dia, tindakan OPM malah berseberangan dengan sikap pemerintah. Tindakan OPM menunjukkan perlawanan untuk menunjukkan ketidaksetujuan mereka apabila Papua sejahtera.

Karena itu, dia menilai selain menggunakan pendekatan kesejahteraan juga perlu dibarengi dengan pendekatan militer. Upaya itu dilakukan untuk memberikan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat Papua dan dengan memasukkan OPM sebagai organisasi teroris di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kata dia, konsekuensinya ketika menjadi organisasi teroris, maka Indonesia tidak dapat diintervensi oleh PBB. Hal ini juga untuk membatasi ruang gerak OPM sehingga tidak lagi mendapat sumbangan dana dari LSM luar negeri.

“Bila ini dilakukan, maka ada kemungkinan OPM akan lebih agresif dan mencoba terus menujukkan identitasnya. Karena itu, Papua butuh penguatan kekuatan militer dengan jumlah yang proporsional untuk terus menjaga situasi wilayah agar tetap aman dan damai,” jelasnya.

Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Irfan Idris mengatakan selama ini label teroris selalu ditujukan pada kelompok yang melakukan aksi teror dengan menggunakan simbol keagamaan. Namun menurut dia masyarakat kurang “aware” pada aksi teror OPM yang selama ini dilakukan telah memakan korban baik dari kalangan aparat keamanan dan masyarakat sipil Papua.

“Varian radikalisme di Indonesia bisa dikategorikan pada tiga hal yaitu dalam hal politik, keyakinan, dan tindakan. Kategori politik dan tindakan bisa dilihat pada OPM yaitu tindakan brutal yang menyebarkan aksi teror,” ujarnya.

Dia berpendapat walaupun aksi teror OPM tidak berbasis pada simbol keagamaan namun lebih pada aspek geografis dan itu justru lebih berbahaya. Alasannya karena kalau dibiarkan terus-menerus akan menghabisi wilayah Republik Indonesia. (*)

 Komentar

 Terbaru

Bhayangkari Cabang Gowa Gelar Pelatihan Menjahit Bagi Warga
News06 Maret 2021 19:30
Bhayangkari Cabang Gowa Gelar Pelatihan Menjahit Bagi Warga
Selain pelajar, pelatihan menjahit ini juga melibatkan anak-anak putus sekolah dan warga prasejahtera lainnya di daerah Bontonompo....
Kunjungan Kerja Karorena Polda Sulsel di Polres Soppeng
Lintas Info06 Maret 2021 18:48
Kunjungan Kerja Karorena Polda Sulsel di Polres Soppeng
Dalam kunjungannya Karorena Polda Sulsel disambut langsung oleh Wakapolres Soppeng Kompol La Makkanenneng.SE beserta PJU personil Polres Soppeng....
Pengamat Sebut KLB Partai Demokrat Merefleksikan Kegagalan AHY
Politik06 Maret 2021 17:00
Pengamat Sebut KLB Partai Demokrat Merefleksikan Kegagalan AHY
Apalagi, melalui KLB itu Moeldoko diputuskan menjabat Ketua Umum Peride 2021-2025. Tentunya partai ini akan menghadapi dualisme kepemimpinan....
Makassar Recover Didesain Multi Inovasi, Danny Akan Buat Hari Ojol
Bersama Melawan Covid-1906 Maret 2021 16:02
Makassar Recover Didesain Multi Inovasi, Danny Akan Buat Hari Ojol
Untuk memulihkan perekonomian masyarakat di masa pandemi covid-19, Danny Pomanto akan membuat regulasi dengan memanfaatkan moda transportasi berbasis ...