Gaya hidup anggota kepolisian menjadi sorotan. Hal itu terjadi setelah Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis mengeluarkan surat telegram terkait larangan memamerkan kehidupan mewah di dunia nyata maupun di media sosial. Mabes Polri baru saja mengeluarkan larangan kepada Polri untuk pamer gaya hidup mewah di media sosial.
Diketahui, gaji Polri dari pangkat Bharada hingga Jenderal, ternyata tunjangannya fantastis. Olehnya itu polisi yang memamerkan gaya hidup mewah di media sosial terancam diberi sanksi berupa kurungan hingga pencopotan jabatan.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal menuturkan, anggota yang melanggar akan diperiksa terlebih dahulu. Jika ada polisi yang melanggar maka akan mendapat sanksi yang tegas.
Baca Juga :
- Anggota DPR RI Frederik Kalalembang Sesalkan Kasus Kapolres Ngada, Minta Pemeriksaan Kejiwaan dan Transparansi Penyidikan
- Kasatreskrim Polres Solok Selatan Tewas Ditembak, Jenazah Akan Diberangkatkan ke Makassar
- Verdianto Bitticaca, Putra Sulsel Asal Toraja Ini Jabat Jenderal Bintang Tiga, Ini Sosoknya
Jika terbukti, sanksi akan dijatuhkan kepada anggota tersebut. “Kalau misalnya terbukti, kami tindak sesuai mekanismenya. Bisa sampai ancaman kurungan, demosi, pencopotan jabatan,” ungkap Iqbal di Gedung The Tribrata, Jakarta Selatan, dikutip dari kompas.com, Senin (25/11).
Aturan itu tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/30/XI/HUM.4.3/2019 bertanggal 15 November 2019 yang berisi tentang penerapan pola hidup sederhana dengan tidak bergaya hidup mewah.
Dalam surat telegram tersebut setidaknya ada tujuh pedoman pola hidup sederhana bagi anggota Polri.
Pertama, tidak menunjukkan, memakai, memamerkan barang-barang mewah dalam kehidupan sehari-hari baik dalam interaksi sosial di kedinasan maupun di area publik.
Kedua, senantiasa menjaga diri, menempatkan diri (dengan) pola hidup sederhana di lingkungan internal institusi Polri maupun kehidupan bermasyarakat.
Ketiga, tidak mengunggah foto atau video pada medsos yang menunjukkan gaya hidup yang hedonis, karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial.
Keempat, menyesuaikan norma hukum, kepatuhan, kepantasan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal.
Kelima, menggunakan atribut Polri yang sesuai dengan pembagian, untuk penyamarataan.
Keenam, pimpinan, kasatwil, perwira dapat memberikan contoh perilaku dan sikap yang baik (dengan) tidak memperlihatkan gaya hidup yang hedonis terutama Bhayangkari dan keluarga besar Polri.
Ketujuh, dikenakan sanksi yang tegas bagi anggota Polri yang melanggar.
Komentar