JAKARTA – TNI sebagai institusi Negara yang bekerja berdasarkan visi dan misi kenegaraan dan pemerintahan di dalam Kabinet Indonesia Maju, harus dibangun dengan sistem dan manajemen yang tertata dalam setiap pelaksanaan tugas menuju clean government and good governance, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Joni Supriyanto saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) POM TNI dan Propam Polri Tahun 2020, bertempat di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (25/2/2020).
Dihadapan 131 peserta Rakornis POM TNI dan Propam Polri, Kasum TNI mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Komandan Polisi Militer TNI, para Komandan Polisi Militer Angkatan, Kadiv Propam Polri dan jajaran serta semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya Rakornis ini. Jadikan forum ini sebagai media silaturahmi, komunikasi, koordinasi dan bertukar informasi.
Baca Juga :
Tema yang diangkat pada Rakornis yang berbunyi “Dengan Semangat Indonesia Maju POM TNI Bertekad Mewujudkan Profesionalisme dan Sinergitas untuk Memelihara, Menegakkan Hukum, Disiplin dan Tata Tertib dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok TNI”, hal ini sangat relevan karena TNI membutuhkan sinergi dan kerjasama antar instansi dalam menegakkan hukum di lingkungan institusi TNI.
Kasum TNI mengingatkan bahwa pada bulan September tahun 2020, akan menghadapi Pilkada Serentak di 270 daerah, antara lain 9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan walikota. TNI berkomitmen memastikan Pilkada Serentak terlaksana dengan aman dan sukses sehingga stabilitas nasional selama rangkaian pilkada dapat terjaga dengan baik. Menyikapi situasi ini, seluruh prajurit TNI harus bersikap netral dan tidak terseret ke arah polarisasi.
Polisi Militer selaku penegak hukum harus melaksanakan penindakan terhadap upaya-upaya yang tidak sesuai dengan netralitas TNI. Secara garis besar pelaksanaan program kerja Polisi Militer TNI TA 2019 di bidang penegakan hukum, displin dan tata tertib telah terlaksana dengan baik, walaupun masih ada kendala dan permasalahan di lapangan.
Dari hasil evaluasi tahun 2019 secara umum, angka pelanggaran mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2018. Namun terdapat kenaikan jumlah pada tiga jenis pelanggaran yang harus menjadi perhatian bersama, yaitu pelanggaran lalu lintas, penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak.
Kepada seluruh jajaran Polisi Militer, Kasum TNI meminta untuk segera menyamakan persepsi dan menajamkan rumusan tugas untuk dijadikan referensi guna meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas. Rakornis ini juga bertujuan menciptakan keseragaman pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian Militer serta menguatkan soliditas, integritas dan koordinasi yang baik antar Polisi Militer dan Propam Polri serta Penegak Hukum lainnya sehingga mencegah terjadinya gesekan dan permasalahan antara prajurit TNI dan Polri serta masyarakat.
Diakhir sambutannya Kasum TNI berharap kepada para peserta Rakornis untuk menyampaikan berbagai ide cerdas dan inovatif demi kemajuan TNI. Disamping itu, manfaatkan forum Rakornis ini untuk menguatkan jalinan koordinasi, komunikasi dan kerja sama yang harmonis guna menyamakan persepsi dan memantapkan sinergitas serta profesionalitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. (*)
Komentar