PANGKEP– Warga di Kecamatan Liukang Tangngaya, Kabupaten Pangkep, mengungkapkan keresahan mereka terkait program penerangan yang dijanjikan oleh PLN bekerja sama dengan pemerintah daerah Pangkep.
Program yang dimaksud adalah pemberian alat penerang berupa supersun, yang mengharuskan setiap kepala keluarga untuk menyetor uang sebesar Rp 1,5 juta. Namun, meski pembayaran sudah dilakukan, alat penerang tersebut belum juga diterima hingga saat ini.
Sailus merupakan salah satu dari sejumlah pulau di wilayah kecamatan ini, yang terdiri dari 16 pulau, termasuk Liukang Kalmas dan Liukang Tupabiring. Program supersun ini dimaksudkan untuk membantu penerangan bagi warga yang tinggal di pulau-pulau terpencil yang belum terjangkau jaringan listrik.
Baca Juga :
Menurut salah seorang warga, Askari, setiap kepala desa di pulau-pulau tersebut melakukan sosialisasi mengenai program supersun kepada masyarakat. Sosialisasi ini menyarankan warga yang ingin mendapatkan alat penerang tersebut untuk membayar uang sebesar Rp 1,5 juta.
“Setiap kepala desa datang dan memberi tahu bahwa supersun ini adalah bantuan dari PLN dan pemerintah daerah. Warga yang ingin mendapatkannya diminta untuk membayar Rp 1,5 juta,” jelas Askari.
Meski warga telah membayar, mereka dijanjikan bahwa supersun akan tiba pada bulan Februari. Namun, hingga kini, alat tersebut tak kunjung diterima, menyebabkan munculnya kekhawatiran di kalangan warga. Banyak dari mereka mulai mempertanyakan mengapa uang harus dibayar terlebih dahulu sebelum barang yang dijanjikan datang.
“Warga sekarang semakin bingung dan khawatir. Kenapa harus bayar duluan sebelum barangnya datang? Ada rasa curiga kalau dana yang sudah terkumpul tidak dikelola dengan baik,” lanjutnya.
Menanggapi keluhan warga, anggota DPRD Kabupaten Pangkep, M. Ramli dari Partai Demokrat, berjanji akan segera mengusut permasalahan ini. Ramli yang merupakan anggota Komisi I DPRD Pangkep mengungkapkan bahwa isu terkait program supersun sudah banyak disampaikan masyarakat selama masa reses.
“Saya sudah mendatangi sejumlah pulau dan masalah yang paling mencuat adalah terkait supersun ini. Kami akan segera ke PLN untuk tahu detailnya,” tegas M. Ramli.
Ramli menambahkan bahwa pihaknya akan memastikan agar setiap permasalahan yang ada segera mendapat solusi yang jelas dan transparan, agar tidak ada lagi potensi penyalahgunaan anggaran atau ketidakpastian bagi warga.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu kejelasan mengenai nasib dana yang telah mereka setorkan dan keberlanjutan dari program penerangan ini. Warga berharap agar masalah ini segera mendapat perhatian dari pihak berwenang agar tidak merugikan mereka lebih lanjut. (*)
Komentar