PAREPARE – Rencana kehadiran kampus Institut Teknologi Habibie (ITH) di Kota Parepare Sulawesi Selatan terus menuai polemik. Anggota DPRD Parepare, Heri Ahmadi bahkan khawatir, proyek hebat itu bakal jadi temuan BPK dikemudian hari.
“Jika ITH betul terwujud, secara pribadi tentu saya sangat senang. Tetapi, Pemkot jangan tergesa-gesa soal pembangunan kampus ini. Perlu diketahui, kewenangan masalah Perguruan Tinggi Negeri itu bagiannya pusat, bukan wewenang daerah karena itu masuk vertikal,” jelas Heri via selulernya, Sabtu (27/8/2016) kepada awak media.
Heri menjelaskan, secara aturan pihak yang membebaskan lahan bukan Pemkot Parepare tetapi wewenang Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemenristek-Dikti di Jakarta.
Baca Juga :
“Pembebasan 34 hektar lahan dengan alasan sebagai sarana pendidikan, ini bisa jadi temuan BPK. Kalau tidak dipikirkan matang, kita bisa disclaimer lagi,” ungkapnya.
Olehnya itu Heri mengingatkan, jika Pemkot ingin ‘berinvestasi’ dibidang Pendidikan Tinggi (PT), tidak semudah yang dibayangkan. Pasalnya, kampus swasta yang sudah mapan saja, jika ingin membuka program studi baru perlu kajian bertahun-tahun.
Hal senada juga diutarakan DR Ahmad Kohawan, seorang praktisi pendidikan di Bumi Bandar Madani Parepare. Ia mengatakan, Pemkot harus realistis soal ITH meski hal itu diakuinya sebagai ide yang luar biasa.
“Sesumbar menerima maba tahun ini, sementara kalender akademik penerimaan maba sudah berjalan,” ungkapnya.
Terkait perencanaan ITH tersebut, warga Lemoe sendiri sudah mulai menyiapkan lahannya untuk diukur oleh BPN Kota Parepare, dimana 100 bidang tanah rencananya yang bakal ditempati kampus ilmu teknik itu. Kehadiran ITH ini digaungkan Walikota Parepare, HM Taufan sewaktu baru dilantik pada akhir Agustus 2014 silam.
Taufan bahkan mengundang Presiden RI ke-3, BJ Habibie yang juga putra asli Parepare untuk meresmikan pembangunan rektorat ITH. (*)
Komentar