Logo Lintasterkini

Ortu Calon Akpol Jabar “Ngamuk” Minta Kapolda Dicopot

Muh Syukri
Muh Syukri

Kamis, 29 Juni 2017 16:11

Protes ortu calon Akpol di Polda Jabar
Protes ortu calon Akpol di Polda Jabar

BANDUNG – Sejumlah orang tua calon Taruna Akademi Polisi (Akpol) melakukan protes di Mapolda Jawa Barat. Mereka tidak terima dengan adanya aturan mengenai kebijakan prioritas putra daerah dalam proses seleksi.

Bahkan dari video yang beredar di media sosial, beberapa diantara mereka meminta Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan dicopot dari jabatannya.

Salah seorang orang tua calon siswa, Nani (47) mempertanyakan kebijakan prioritas putra daerah yang tertuang dalam keputusan Kapolda Jabar Nomor: Kep/702/VI/2017 yang dikeluarkan tanggal 23 Juni 2017.

Dalam keputusan Kapolda tersebut diatur pedoman penerapan persentase kelulusan tingkat panitia daerah (panda) bagi putra-putri daerah dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri secara terpadu (Akpol, Bintara, Tamtama) TA 2017 Panda Polda Jabar.

Dalam keputusan Kapolda Jabar itu, hasil kelulusan sementara sebanyak 35 orang pria dan 4 orang wanita dengan kuota 13 orang putra daerah dan 22 orang non putra daerah. Namun setelah melewati tahap seleksi hanya sebanyak 12 orang putra daerah dan 11 orang non putra daerah yang diterima.

“Nah di situ (kebijakan) non putra daerah diambil hanya 11 orang, padahal nilainya lebih tinggi dari putra daerah. Kami protes lah, kalau putra daerah itu nilainya tinggi, enggak apa-apa, kami ikhlas, tapi ini di bawah dari (putra) kami,” kata Nani, Kamis (29/6/2017)

Tonton videonya :

Menurutnya, kebijakan prioritas putra daerah ini diberitahukan kepada orang tua calon siswa saat pengumuman kelulusan, Kamis (28/) di Polda Jabar. Saat itu, orang tua siswa bereakasi keras karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya soal kategorisasi putra daerah dan non putra daerah.

Nani menyebut pengumuman kelulusan juga diundur karena panitia daerah melakukan pemeriksaan kesehatan ulang.

“Itu pun beritanya mendadak, jam 5 sore di SMS jam 7 pagi anak-anak sudah ada di Biddokes Polda Jabar untuk melakukan tes ulang kesehatan. Nah kita melakukan tes kesehatan, di situ ada pemeriksaan ulang dari Mabes Polri langsung atas perintah Kapolri katanya begitu,” tutur dia.

“Itu saya sendiri kaget karena keputusan Kapolda Jabar pada 23 Juni memprioritaskan putra daerah, yang mana padahal sebenarnya kita itu sudah ada pengumuman 17 atau 18 Juni tapi di undur-undur,” sambung Nani.

Orang tua calon siswa menyesalkan terbitnya kebijakan tersebut. Kebijakan itu dinilai mencoreng nilai kebhinekaan.

“Iya bukan dari awal (diberitahukan), di kota besar tidak ada pemberlakuan kesukuan, karena kita sudah nasionalisme. Nah ini baru seumur-umur mengalami di sini, dua keponakan saya di Akmil dan Akpol tidak mengalami kategorisasi putra daerah,” tuturnya. (*)

Sumber : detik.com

 Komentar

 Terbaru

News14 Juli 2025 21:30
Bupati Gowa Apresiasi Kerja Dinas Lingkungan Hidup di Beautiful Malino 2025, Azhari Azis: Bangun Kolaborasi dengan Tim Kecamatan
GOWA – Perhelatan akbar Beautiful Malino 2025 yang dinilai banyak pihak terbilang sukses, rupanya berdampak pada kerja Dinas Lingkungan Hidup Ka...
News14 Juli 2025 15:24
Najelaa Shihab Hadir di Sidrap, Soroti Urgensi Peran Berbagai Pihak untuk Pendidikan
MAKASSAR – Najelaa Shihab, pendiri Guru Belajar Foundation, hadir pada hari pertama penyelenggaraan Temu Pendidik Nusantara XII (TPN XII) di Kab...
News14 Juli 2025 15:04
OJK Gelar Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah se-Sulsebar Tahun 2025
MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPA...
News14 Juli 2025 12:38
Mahasiswa KPI UIN Alauddin Pamerkan Karya Artikel Berita, Dekan FDK Beri Apresiasi
MAKASSAR  – Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) UIN Alauddin Makassar membuat artikel berita. Artikel yang di buat merupakan karya yang ...